Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JPSI (Journal of Public Sector Innovations)

jpsi
Website

Published by Universitas Negeri Surabaya

ISSN : 25414291 EISSN : 2548396X DOI : https://doi.org/10.26740/jpsi

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Education Environmental Science

JPSI is available for free (open access) to all readers. The articles in JPSI include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020" : 6 Documents clear

Perlunya Indeks Akses Pendidikan dalam Rangka Penetuan Daerah Khusus Kholid Novianto; Saiful Bari; Ingga Vistara
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menentukan œdaerah khusus sebetulnya cukup problematis. Dalam praktiknya, tidak seluruh desa yang masuk kategori œdesa sangat tertinggal dapat disebut daerah terpencil atau desa yang mempunyai kesulitan akses yang tinggi sehingga layak disebut daerah khusus. Ketidaktepatan identifikasi ini menyebabkan problem ketidakadilan dan menimbulkan sejumlah gejolak. Masalah ini akan terus berulang apabila tidak ada perbaikan pengukuran daerah khusus. Menyadari kelemahan penggunaan IDM dalam menentukan œdaerah khusus maka sudah selayaknya mulai dipikirkan parameter alternatif yang dapat menentukan œdaerah khusus secara lebih obyektif, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana Permendikbud No.,13/2006, dapat dikonstruksi suatu indeks yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah khusus. Indeks tersebut harus mampu mengukur tingkat kesulitan akses suatu desa. Kesulitan tersebut terutama mencakup dua dimensi strategis yaitu keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan kedua dimensi ini dapat dilihat sejauhmana suatu desa mengalami kesulitan akses. Penentuan œdaerah khusus berdasarkan indeks yang lebih transparan dan berkeadilan tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kontroversi tunjangan daerah khusus dan kebijakan pendidikan lain terkait daerah khusus. Aneka kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan apabila indeks akses satuan pendidikan sudah dirumuskan dan berfungsi membantu pemerintah dalam menentukan daerah khusus The use of the Village Development Index (IDM) in determining "special areas" is actually quite problematic. In practice, not all villages that are categorized as "very disadvantaged villages" can be called remote areas or villages that have high access difficulties so that they are worth mentioning as special areas. This inaccurate identification causes problems of injustice and causes a number of turmoil. This problem will continue to recur if there is no improvement in specific area measurements. Recognizing the weaknesses of the use of IDM in determining "special regions", it is appropriate to start thinking about alternative parameters that can determine "special areas" more objectively, transparently and fairly. Based on the criteria of special regions as Permendikbud No. 13/2006, an index can be constructed that can later be used to determine special regions. The index must be able to measure the level of difficulty of access to a village. These difficulties mainly cover two strategic dimensions, namely affordability and availability of facilities. Based on these two dimensions, it can be seen how far a village has difficulty accessing. The determination of "special regions" based on the index that is more transparent and equitable is urgently needed to end the controversy over special regional allowances and other education policies related to special regions. These various policies can only be implemented if the education unit access index has been formulated and functions to assist the government in determining specific regions

INOVASI PELAYANAN PUBLIK SUROBOYO BIS DI KOTA SURABAYA Zulfa Auliana Haqie; Rifda Eka Nadiah; Oktavira Puteri Ariyani
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Pelayanan Publik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kinerja pemerintahan dihadapan para masyarakat. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari masyarakat dengan kategori ada atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan dan bagaimana cara pemerintah memberikan trobosan-trobosan baru terkait suatu masalah yang ada di wilayah atau daerah. Peningkatan pelayanan publik tercantum dalam kebijakan pelayanan publik sejak tahun 2014 bahwa seluruh instansi pemerintahan baik pusat atau daerah diharapkan membuat suatu ide atau inovasi terhadap kerja pelayanan publik. Yang berperan sebagai pelayan adalah pemerintah, dimana pemerintah pada hakikatnya tidak untuk melayani diri sendiri namun juga warga masyarakat dengan mendominasi kondisi agar terbentuk suatu kenyamanan dalam segala akses kemasyarakatan. Hal ini yang akan dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya terkait kemacetan dan membludaknya transportasi pribadi serta ketidakmauan masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan kendaraan umum menumbuhkan suatu inovasi baru yaitu dengan terciptanya Suroboyo Bus. Aplikasi Gobis (Golek Bis) diciptakan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempermudah pelayanan transportasi di Surabaya guna mengurangi kemacetan dan mampu mengurangi volume kendaraan yang ada di Kota Surabaya.

Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital Bambang Firmansah; Ning Rahayu
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

The patterns, forms of human behavior and the presence of many new forms of business today such as e-commerce, payment services, application services, online advertising, cloud computing, high frequency trading, participative networked platforms are influenced by the digital revolution as formulated by the OECD. Social phenomena as an effect of the rapid development of information and communication technology (ICT) known as the digital economy will certainly also change the patterns of business individuals and organizations throughout the world. With the presence of various new business models, there are many opportunities for tax avoidance schemes that are usually dominated by multinational entities (MNE). Based on this, the OECD recommends several action plans, one of which is about the digital economy. The need to detect the digital economy by the tax authorities of world countries such as Indonesia is now very large. Related to this the Indonesian government issued a unilateral regulation namely Perpu Number 1 of 2020 which later became Law No. 2 of 2020, one of which regulates taxation of the digital economy. The Indonesian tax authority seeks to respond to the dynamics of the internal and external environment called organizational readiness. This study wants to analyze whether the Indonesian tax authority is ready to tax the digital economy.

Analisis Full Costing Pada Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018-2019 Agus Sunarya Sulaeman; Yasmin Putri Maharani
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu usaha untuk mengkaitkan antara kinerja yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan APBN merupakan program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Dengan mengambil data rincian anggaran DJPPR seperti DIPA, KAK, dan RKAKL dapat dihitung berapa total biaya (full cost) yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan APBN. Di DJPPR output program terkait hal tersebut adalah Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan. Pada penelitian ini akan dihitung full cost dari output program tersebut, dengan cara mengklasifikasikan biaya-biaya terkait ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk memperoleh total cost (full cost) dari output program. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh total cost (full cost) dari Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan pada TA 2018 sebesar Rp71.449.847.389,00 dan TA 2019 sebesar Rp69.368.854.183,00. Berdasarkan perhitungan full cost tersebut, dapat diperoleh satuan biaya untuk setiap rupiah utang yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa pada satuan biaya dari TA 2018 ke TA 2019 terdapat tren yang menurun sebesar negatif 14,82%. Selain itu, walau perkembangan utang yang meningkat tetapi DJPPR mampu menurunkan total biayanya. Hal ini menunjukkan bahwa DJPPR dapat mencapai target output dengan biaya yang efisien.

ANALISA KEMACETAN PROGRAM BUMDES SUKA MAJU Shanti Veronica br Siahaan; Benedhikta Kikky Vuspitasari
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

This research is motivated by a government program about accelerating village independence through the implementation of the BUMDes program activities that have not been running since 2017 in Suka Maju village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The purpose of this research is to find out the causes of bottlenecks in the BUMDes program and to provide input for the village government in carrying out the next BUMDes program. This research uses descriptive qualitative research techniques conducted by direct observation, in-depth interviews, and documentation in which the research participants, namely the Village Head, the Village Head Officer, and the core management of BUMDes were selected by purposefull sampling. Testing the correctness of the data using triangulation techniques. The results showed that the non-progress of BUMDes activities that had been launched since the formation of BUMDes management in 2017 was due to human resource issues where the inadequate capacity of understanding and knowledge about BUMDes owned by the Village Head and BUMDes administrators made this program not yet a priority program for the government. Suka Maju village and also a lack of commitment to implementing the BUMDes program so that it has not been able to drive the village economy as expected.

Pentingnya Membangkitkan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Firdaus Firdaus
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Adanya persoalan terabaikannya budaya kerja birokrasi. Salah satunya adalah motivasi kerja sehingga berdampak pada melemahnya produktivitas kerja pegawai. Padahal pegawai perlu mengembangkan budaya motivasi kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Tujuan penelitian ini menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50,5% motivasi kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan mempengaruhi produktivitas kerja dengan kekuatan pengaruh sebesar 71.7%, sementara 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): November 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): May 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): November 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): May 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): November 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 2 (2021): Mei 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020 Vol 5, No 1 (2020): November 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 Vol 4, No 1 (2019): November 2019 Vol. 4 No. 1 (2019): November 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Mei 2019 Vol 3, No 2 (2019): Mei 2019 Vol. 3 No. 1 (2018): November 2018 Vol 3, No 1 (2018): November 2018 Vol 2, No 2 (2018): Mei 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Mei 2018 Vol. 2 No. 1 (2017): November 2017 Vol 2, No 1 (2017): November 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017 Vol 1, No 2 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): November 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tauran

Contact Email
tauran@unesa.ac.id

Phone
+6281222207656

Journal Mail Official
jpsi@unesa.ac.id

Editorial Address
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung I3 Lantai 1, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tauran

Contact Email tauran@unesa.ac.id

Phone +6281222207656

Journal Mail Official jpsi@unesa.ac.id

Editorial Address Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung I3 Lantai 1, Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tauran

Contact Email
tauran@unesa.ac.id

Phone
+6281222207656

Journal Mail Official
jpsi@unesa.ac.id

Editorial Address
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung I3 Lantai 1, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA